Verifikasi PKH kota Pekalongan

Verifikasi atas pemenuhan syarat peserta PKH dilakukan terhadap pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Verifikasi dilaksanakan secara rutin oleh pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan menggunakan formulir verifikasi yang telah disediakan oleh program. Form verifikasi yang telah dirancang bagi setiap peserta PKH ini dikelola oleh SIM UPPKH Pusat dan diakses oleh PT Pos untuk cetak formulir setiap bulan. Dengan begitu PT POS dapat mengakses dan mengirim cetakan formulir ini ke masing-masing unit pelayanan untuk diisi. Hasil verifikasi yang telah diisi diambil secara periodik oleh PT POS untuk kemudian dikirim ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk entri data. Data verifikasi ini kemudian menjadi dasar pembayaran bantuan yang diterima peserta PKH. Hasil verifikasi ini juga akan disampaikan oleh UPPKH Kabupaten/Kota kepada Pendamping agar pendamping mengetahui peserta PKH yang tidak memenuhi komitmennya. Untuk tahap awal, verifikasi dilakukan berdasar pendaftaran siswa ke sekolah dan pendaftaran anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas ke puskesmas dan jaringannya. Daftar yang berasal dari Master Data Base program ini akan didistribusikan ke fasilitas pendidikan dan  kesehatan oleh PT POS. Pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah/madrasah/penyelenggara Paket A/Paket B sangat diharapkan peran aktifnya dalam menarik kembali anak-anak RTSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah.

Komponen kesehatan
Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan
dengan melakukan kunjungan ke puskesmas terdekat atau jaringannya. Kegiatan ini dilakukan
secara rutin sesuai dengan jadwal masing-masing peserta (Lihat lagi: BAGIAN II, SESI 2 –
“SYARAT PESERTA PKH KESEHATAN”), yaitu:
1. Ibu hamil: sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali
2. Ibu Nifas : sekurang-kurangnya setiap 1 bulan setelah dua bulan melahirkan
3. Bayi usia 0-11 bulan : sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali
4. Anak usia 1-6 tahun : sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali

Untuk kunjungan pertama, peserta akan didampingi oleh pendamping setelah pertemuan awal dilakukan dan peserta memperoleh kartu PKH. Pemeriksaan awal ini merupakan dasar untuk pembayaran pertama. Pada saat pemeriksaan awal, peserta harus diperiksa anak/kandungannya untuk diberitahu pelayanan apa yang mereka akan dapat pada saat periksaan berikutnya (berdasarkan protokol kesehatan).
Verifikasi kehadiran dilakukan pada pemeriksaan berikutnya yang dilakukan di pusat layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal peserta, baik puskesmas maupun jaringannya. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan mencatat berdasarkan KETIDAKHADIRAN peserta dalam pemeriksaan ataupun kunjungan berikutnya.
Komponen Pendidikan
Di lembaga pendidikan yang memiliki peserta PKH, guru hanya mencatat peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya 85% hari sekolah atau ketentuan tatap muka setiap bulannya. Pengecualian diberlakukan pada peserta didik yang absen karena sakit paling lama 3 hari atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut. Jika terdapat kasus sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, peserta didik tersebut wajib memberi surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui. Peserta bisa saja diminta datang lebih sering ketimbang yang tercatat dalam persyaratan, namun program ini hanya mencatat pemeriksaan yang sesuai daftar yang ada di persyaratan saja

Read More

KUNJUNGAN KE UPPKH PEMALANG

UPPKH KOTA PEKALONGAN- Dangka memperlancar kegiatan verivikasi UPPKH Kota Pekalongan tahun 2013. kunjungan Tim UPPKH Kota Pekalongan ke Pemalang bentuk dari proses study banding dengan tujuan memrlancar verifikasi. sambutan hangat, antusias dan open dari pihak Kab Pemalang sangat baik sekali. diharapkan untuk kedepan UPPKH Kota Pekalongan dapat belajar banyak dan mengambil pelajaran positif dari UPPKH Kab Pemalang. QS

Read More

PKH KABUPATEN PEKALONGAN DAN PKH KABUPATEN BATANG

PKH KOTA PEKALONGAN- Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.

PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM. Kota pekalongan mendapatkan program ini tahun 2012, alhamdulillah selamat kepada PKH kabupaten Pekalongan dan PKH kabupaten Batang di tahun 2013 ini mendapatkan program ini.

Read More

MENSOS dkk Ke Pekalongan

PKH KOTA PEKALONGAN- Setelah sukses dengan program bedah kampung di beberapa wilayah di Indonesia, kali ini kementerian sosial memberikan bantuan sebesar Rp 3,2 miliar kepada 320 kepala keluarga Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, untuk renovasi rumah yang tidak layak huni, dan masing-masing kepala keluarga memperoleh Rp 10 juta.

PKH Kota Pekalongan dalam acara tersebut ikut menyambut dalam acara kemensos. semogga diharapkan dengan program bedah rumah dapat bermanfaat.QS

Read More

PEMBAYARAN PKH TAHAP 3, 2013

Di penghujung bulan September ini kantor pos disibukkan dengan pembayaran PKH setelah beberapa hari kemarin mengadakan penyaluran BLSM. Pada pembayaran ini dijadwalkan dua hari yakni hari selasa dan rabu. Hari selasa (24 September 2013) untuk kecamatan pekalongan barat dan utara sedangkan hari rabu (25 Spetember 2013) untuk kecamatan pekalongan timur dan selatan. Sebelum pembayaran para pendamping PKH berkoordinasi dengan para peserta PKH, kelurahan, kecamatan dan beberapa instansi terkait lainnya.
Pembayaran tahap ini merupakan pembayaran yang ketiga di tahun 2013 dan Alhamdulillah dapat berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. “Antrian yang yang berjalan cukup lancar dibandingkan dengan pembayaran lalu.” Ungkap salah satu ketua dari kelompok kelurahan Baros. Walapun berjalan cukup lancar namun masih ada beberapa yang belum mengambil bantuan seperti di kecamatan pekalongan barat dan selatan.
Diharapkan kedepannya pembayaran PKH dapat berjaan dengan lancar dan bantuan yang diterima dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Read More

KARANGMALANG dalam kisah

PKH Pekalongan - Siang itu Pendamping Kecamatan Timur menyusuri jalanan berliku dan melewati persawahan. Walaupun sinar mentari kala itu bersinar terang tak menghalangi tugas ini. Kewajiban  yang harus kami lakukan. Agenda kala itu untuk berkunjung ke rumah RTSM.
Kunjungan pertama kami ke rumah bu Dian Ningsih yang beralamatkan di Setono RT 05 RW 07 kelurahan dekoro. namun rumah yang beliau tempati tersebut masuk dalam wilayah kelurahan Karangmalang. Kondisi yang kami amati sangat miris. Rumah bu Dian hanyalah sebuah gubuk yang berukuran sekitar 1x3 M. itupun hanya sebuah rumah sementara, sebatas tempat bernaung dari terik panas matahari dan guyuran hujan. Tanah tempat rumah tersebut berdiri pun kepunyaan warga disampingnya.

    Kondisi ekonomi keluarga tersebut dibawah garis kemiskinan. Suami bekerja sebagai buruh serabutan di terminal atau bila ada yang butuh bantuan beliau. Sedangkan bu Dian hanya sebagai ibu rumah tangga. Bu Dian hanya mengurusi anaknya yang masih balita. Sebenarnya anak mereka berjumlah dua namun yang satu telah meninggal belum lama ini.

     Kami berbincang-bincang disana cukup lama. Setelah itu kami berkunjung ke rumah RTSM yang berikutnya, di rumah bu Umriyah yang tak jauh disana. Terletak di JL MAKAM SEKEDUNG RT. 03 RW. 01 kelurahan Karangmalang.
    Ada hal yang berbeda pemandangan kala itu. RTSM yang kami kunjungi mewah sekali. Mewah dalam hal ini bukan kaya ataupun serba kecukupan. Namun ‘mepet sawah’ (berdampingan/dekat sawah). Selain itu rumah tetangga di kanan kirinya pun termasuk bagus. Sebuah hal yang bertolak belakang.

    ‘monggo mas masuk. Ben ngerti gubukke ibu seng wes pak ambruk’

Terlintas dalam benak kami kenapa mau roboh bukankah masih bagus. Walaupun rumah tersebut hanya dari bambu. Setelah kami bertanya jawab dengan RTSM didapatkan keterangan bahwa yang ditempai ibu Umriyah ternyata hanya numpang (mendirikan bangunan rumah sementara diatas tanah orang lain) dan sekitar bulan Desember sang pemilik tanah tersebut pun akan mendirikan bangunan sendiri diatas tanag tadi. Otomatis nanti Ibu Umriyah harus mecari tempat laen. Namun sampai saat ini belum menemukan tempat tinggal selanjutnya. Padahal mereka masih mempunyai 2 orang anak dan yang satunya masih bersekolah di Sekolah Dasar. 

Bu Umriyah pun berharap agar anaknya yang bersekolah tersebut menyelesaikan studinya walaupun masih ada permasalahan rumah tinggal mereka.

Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) ini diharapkan dapat memberikan stimulus dan semangat untuk tetap bertahan hidup dan memperjuangkan keluarganya untuk masa depan anak-anaknya yang lebih baik.

Read More

KUNJUNGAN KE DINSOS JAWA TENGAH

PEKALONGAN- Pagi itu, sang raja siang belum menampakkan wajahnya. Namun ada yang berbeda dari yang lain.  Temen2 pendamping PKH Pekalongan hendak berkunjung ke Dinas Sosial Jateng.  Y pasalnya kami akan berangkat ke Semarang jam 6 pagi. Hal ini dimaksudkan agar dalam perjalanan masih belum ramai dan udara pun masih segar/ adem.

Sesampainya kami sampai disana, kami langsung disambut hangat oleh salaj satu operator provinsi dan langsung diantar ke ruang sekretariat PKH Jateng. Obrolan ringan pun mengawali perbincangan dengan mereka sembari menunggu kedatangan pak 'Tiar'. Begitulah sapaan akrab pak 'Sutiyarso', SE,MM yang merupakan orang yang hendak kami temui di Dinsos Jateng kali ini.

Tanya jawab tentang PKH terutama PKH di Kota PKL mengenai permasalahan, kendala dan berbagai hal yang terkait didalamnya. semua itu diharapkan pasca ini ada bentuk konkret tindakan yang diambil sehingga semua pelaksanaan PKH di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan baik.

 

Read More

RAKOR PKH KOTA PEKALONGAN 2013

Pekalongan.  5 September 2013. Hari itu PKH Kota Pekalongan disibukkan dengan acara Rakor PKH Kota Pekalongan. Acara ini diselenggarakan di ruang Kalijaga Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dengan mengundang berbagai instansi seperti Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Jawa Tengah,Bappeda, Camat, Lurah dan instansi terkait yang berhubungan dengan PKH. Perwakilan dari Pusat (Kementerian Sosial RI) oleh Agustinus Sunarman dan dari Dinas Sosial Jateng oleh Farid, MM, Yusuf.

Adapun tujuan acara ini untuk mengevaluasi perkembangan PKH Kota Pekalongan, sosialisasi PKH kepada instansi terkait, minta dukungan dan kerjasama instansi terkait agar keberjalanan PKH Kota Pekalongan dapat berjalan dengan baik. Mengutip ungkapan Bapak Farid, MM "PKH merupakan orkestra bukan organ tunggal." Jadi untuk menghasilkan alunan nada yang indah butuh perpaduan yang selaras antar alat musik (instansi terkait). Sehingga kesuksesan PKH merupakan kesuksesan bersama. 

Kerjasama yang diharapkan dari pihak dinas pendidikan diharapkan selain dengan terbantunya anak didik peserta PKH, diharapkan dengan adanya hubungan yang lebih terkoordinasi dapat membantu penyelesaian pendidikan yang terkait didalamnya.selain kerjasama dengan dinas pendidikan.

Kesimpulan dari rakor PKH kota Pekalongan 2013 antara lain : 

1. terjalinya kerjasama yang terus menerus antar instansi terkait

2. masih kurangnya perhatian dan dukungan Kota Pekalongan dalam menyukseskan PKH

3. dll.

(QS:PENDAMPING PKH)

 

Read More

Penanganan 4,6 Juta Anak Terlantar Butuh Koordinasi

Jakarta ( Berita ) :  Penanganan 4,6 juta anak terlantar di Indonesia membutuhkan kerja sama dan koordinasi berbagai pihak, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, kementerian/lembaga serta lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional.

“Dengan demikian, kebijakan dan program perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan secara sinergis dan tidak terjadi tumpang tindih di antara berbagai pemangku kepentingan,” ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Selasa [10/09].

Mensos mengatakan, Sistem perlidungan anak terpadu merupakan tantangan yang mendesak, karena masalah kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan masalah lintas sektor.

Sehingga, lanjut Mensos, memerlukan sistem  yang dikembangkan bukan saja berdasarkan  pengembangan konseptual, melainkan pula berdasarkan penelitian berbasis fakta di lapangan (evidence-based research).

Menurut dia, Kemensos melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) berupaya untuk menangani 1,37 juta anak sejak 2009-2013 dan menargetkan 172 ribu anak tertangani pada 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp388 miliar.

Sementara itu, lanjut Salim Al Jufri, Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional sejak 2007-2013 sudah menangani 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan alokasi anggaran Rp3,5 Triliun.

“Namun, target maupun alokasi anggaran ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan 4,6 juta anak terlantar serta kebutuhan ril anak untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas kebutuhan dasar ke sekolah, kesehatan, akte kelahiran, hiburan, keterampilan dan lain sebagainya,” kata menteri.

Dalam hal ini, tambahnya, peran pemda, kementerian/lembaga serta lembaga lokal, nasional dan internasional lain sangat dibutuhkan, agar seluruh anak terlantar di Indonesia dapat tertangani dengan baik. (ant )

Read More

PERBUBAHAN BANTUAN TAHAP 2 TAHUN 2013

kami sampaikan perubahan skema kenaikan pembayaran bantuan pkh sbb:
 

bantuan tetap: 300rb, 

bumil/nifas/balita: 1 jt, 

SD: 500rb, 

SMP: 1 jt. 

Bantuan maks 2.800.000. 

Kenaikan dibayarkan mulai thp 2.

SALAM PKH KOTA PEKALONGAN @ MUSE

Read More